Kemenkes dan WHO Teken Kerja Sama Biennium 2026–2027: Dukungan US$14,8 Juta untuk Perkuat Sistem Kesehatan

Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) dan World Health Organization (WHO) resmi menandatangani Grant Agreement serta Joint Workplan WHO Biennium 2026–2027 sebagai langkah strategis untuk memperkuat pembangunan dan ketahanan sistem kesehatan nasional. Penandatanganan ini diberitakan berlangsung di Jakarta pada 18 Februari 2026 (dengan peliputan lanjutan pada 19 Februari 2026) dan menjadi penegasan bahwa kerja sama Kemenkes–WHO diarahkan pada program yang terukur selama dua tahun ke depan.

Salah satu poin yang paling disorot adalah nilai dukungan WHO Indonesia sebesar US$14,8 juta (sekitar US$14.859.366) dalam bentuk kombinasi hibah uang, barang, dan jasa. Skema ini dimaksudkan untuk mendukung implementasi program kesehatan prioritas sepanjang periode biennium 2026–2027.

Apa itu “Biennium 2026–2027” dan mengapa penting?

Dalam praktik WHO, biennium berarti siklus kerja dua tahunan yang biasanya dituangkan ke dalam rencana kerja bersama (joint workplan). Bagi Indonesia, format dua tahunan ini penting karena membuat kerja sama tidak berhenti pada nota kesepahaman, melainkan diterjemahkan menjadi agenda program, indikator, dan dukungan teknis yang lebih konkret—mulai dari penguatan layanan hingga kebijakan berbasis bukti.

Kemenkes menyampaikan bahwa kerja sama biennium ini diselaraskan dengan kerangka pembangunan kesehatan nasional dan agenda global WHO. Dalam rilis resminya, Kemenkes menegaskan keselarasan program dengan WHO 14th General Programme of Work, Renstra Kemenkes, dan RPJMN 2025–2029, sekaligus terkait dengan enam pilar Transformasi Kesehatan.

Fokus besar kerja sama: memperkuat sistem kesehatan yang “tangguh”

Di banyak negara, pembelajaran terbesar pascapandemi bukan sekadar soal penanganan wabah, tetapi soal ketahanan sistem: bagaimana layanan esensial tetap berjalan, data tetap akurat, tenaga kesehatan terlindungi, dan logistik medis tidak tersendat saat krisis datang. Dalam konteks itu, Kemenkes menekankan bahwa kerja sama ini ditujukan untuk memperkuat sistem yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Laporan ANTARA mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, bahwa hibah WHO mendukung program kesehatan pada periode biennium, termasuk penguatan ketahanan sistem. Pesan kuncinya: dukungan ini tidak hanya “menambah proyek”, tetapi memperkuat fondasi sistem kesehatan agar mampu merespons kebutuhan rutin dan krisis.

Dukungan US$14,8 juta itu akan dipakai untuk apa?

Walau rincian rinci per komponen program biasanya dituangkan dalam dokumen kerja internal Joint Workplan, rilis Kemenkes dan pemberitaan yang mengutipnya menekankan beberapa arah dukungan yang berulang:

1. Penguatan upaya promotif dan preventif
   Artinya, pencegahan penyakit dan promosi perilaku sehat tetap menjadi prioritas—karena beban sistem kesehatan dapat ditekan jauh lebih efektif jika risiko dikurangi sejak awal.
2. Peningkatan mutu layanan kesehatan
   Fokus mutu mencakup bagaimana layanan diberikan secara aman, efektif, dan merata—baik pada layanan primer maupun rujukan—agar masyarakat mendapatkan hasil kesehatan yang lebih baik, bukan sekadar akses.
3. Penguatan ketahanan kesehatan (health security & resilience)
   Ini termasuk kesiapsiagaan menghadapi KLB/wabah, respons cepat, dan menjaga layanan esensial tetap berjalan saat terjadi krisis kesehatan.
4. Pengembangan kebijakan berbasis bukti
   WHO secara tradisional kuat pada dukungan teknis, standardisasi, dan evidence-based policy. Rangkaian dukungan ini membantu pemerintah memperkuat keputusan berbasis data dan pembelajaran lapangan.

Karena dukungan juga berbentuk “barang dan jasa”, manfaatnya bisa hadir sebagai penguatan kapasitas (pelatihan, asistensi teknis), perangkat pendukung program, hingga layanan teknis tertentu sesuai kebutuhan program.

Kaitan dengan 6 Pilar Transformasi Kesehatan

Kerja sama biennium ini juga penting karena “menempel” pada agenda besar reformasi sistem kesehatan Indonesia: Transformasi Kesehatan. Dalam rilisnya, Kemenkes menegaskan keterkaitan kerja sama ini dengan enam pilar transformasi—yang pada intinya mencakup layanan primer, layanan rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, dan teknologi kesehatan.

Dengan menautkan workplan WHO ke kerangka transformasi, pemerintah berupaya menghindari program yang berjalan sendiri-sendiri. Alih-alih, program WHO diarahkan menjadi “penguat” agenda nasional: membantu menutup celah kapasitas, mempercepat standardisasi, atau memperkuat kemampuan teknis di area yang masih membutuhkan dukungan.

Mengapa kerja sama ini relevan bagi masyarakat?

Bagi publik, istilah Grant Agreement dan Joint Workplan mungkin terdengar administratif. Tetapi dampaknya bisa terasa dalam bentuk yang lebih nyata, misalnya:

• Layanan pencegahan yang lebih konsisten (promotif–preventif) sehingga risiko penyakit menurun.
• Layanan yang lebih bermutu, yang berarti pengalaman pasien lebih aman dan hasilnya lebih baik.
• Respons krisis yang lebih siap, sehingga ketika ada lonjakan kasus atau ancaman kesehatan, layanan tidak kolaps dan masyarakat tetap terlindungi.

Secara jangka panjang, penguatan sistem seperti ini juga membantu efisiensi: biaya kesehatan dapat ditekan jika pencegahan kuat, deteksi dini berjalan, dan layanan ditata lebih efektif.

Tantangan implementasi: dari dana ke dampak

Dukungan US$14,8 juta tentu bukan angka kecil, tetapi yang lebih menentukan adalah bagaimana dana, barang, dan jasa tersebut diterjemahkan menjadi perubahan nyata. Tantangan umumnya meliputi:

• Koordinasi lintas unit dan lintas level (pusat–daerah) agar program tidak berhenti sebagai pilot project.
• Kesiapan data dan pelaporan untuk mengukur capaian secara objektif.
• Keberlanjutan setelah biennium berakhir—program yang efektif harus bisa diteruskan lewat mekanisme pembiayaan dan kapasitas nasional.

Justru karena itu, format Joint Workplan dua tahunan menjadi penting: ia memaksa semua pihak menetapkan prioritas yang realistis, indikator yang terukur, dan mekanisme koordinasi yang jelas.

Penutup

Penandatanganan kerja sama Kemenkes–WHO Biennium 2026–2027 menandai komitmen untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia melalui rencana kerja yang lebih terstruktur dan dukungan senilai US$14,8 juta dalam bentuk hibah uang, barang, dan jasa. Dengan penyelarasan pada agenda nasional (Renstra dan RPJMN 2025–2029) serta enam pilar Transformasi Kesehatan, kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat upaya promotif-preventif, mutu layanan, ketahanan kesehatan, dan kebijakan berbasis bukti.